Abstract :

The national economy dynamics are influenced by various factors, including the global pandemic such as Covid-19. Indonesian tourism industry sector as the third largest source of foreign exchange (after the oil and gas sector, and palm oil exports) experienced a very significant decline as a result of the pandemic. The government, through relevant ministries, created various policies and took concrete steps to save the Indonesian tourism sector. Using socio-legal methods, this study aims to explain the urgency of tax incentive policies and their implementation for the economic recovery of the tourism sector after the Covid-19 pandemic. The results of the study are: 1) The urgency of tax incentive policies is for the economic recovery of the tourism industry sector considering that the tourism sector is a pillar industry in Indonesia that has great value and benefits for local and global economic development; and 2) The implementation of tax incentives for the economic recovery of the tourism sector is the implementation of fiscal stimulus policies in the form of tourism grants and tax incentives for the tourism sector. Fiscal stimulus policies I to III are mitigation and anticipatory measures by the Government which are expected to be able to support the national economic recovery due to the Covid-19 pandemic. As a recommendation, the researcher considers the need for: 1) transparent and accountable accountability for the implementation of tax incentives for national economic recovery; 2) supervision by independent institutions and community initiatives regarding accountability for the implementation of tax incentive policies; and 3) evaluation of the implementation of tax incentive policies for more optimal disaster mitigation and anticipation.

---

Keywords :

Economic recovery, Tax incentives, Tourism

---

References :

1. Aini, Wirdatul. 2020. Stimulus Ekonomi Meredam Gejolak Covid-19. dikutip dari laman https://www.kompas.id/baca/riset/2020/04/20/stimulus-ekonomi-meredam-gejolak-covid-19?open_from=Search_Result_Page
2. Basah, Sjachran. 1986. Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, Orasi Dies Natalis XXIX Unpad tgl. 24 September 1986
3. Badan Pusat Statistik. 2020. Tingkat Penghunian Kamar Hotel 2019 Dikutip dari laman https://www.bps.go.id/id/publication/2020/06/26/aec4b5c502efc9e93468b793/tingkat-penghunian-kamar-hotel-2019.html
4. Dunn, William N., Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjahmada University Press, Yogyakarta
5. Dwiyanto, Agus. 2010. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif, Gadjahmada University Press, Yogyakarta
6. Friedman, W. 1959. Law in Changing Society. Stevens, London
7. 2023. Pariwisata Dunia Bangkit Tetapi Belum Sepenuhnya Pulih. diakses pada laman https://www.kompas.id/baca/riset/2023/01/24/pariwisata-dunia-bangkit-tapi-belum-sepenuhnya-pulih?open_from=Search_Result_Page
8. Global Sustainable Tourism Council (GSTC). 2025. What is Sustainable Tourism. Dikutip dari laman https://www.gstcouncil.org/what-is-sustainable-tourism/
9. Handoko, Rudi. 2020. Pemulihan Sektor Pariwisata di Tengah Pandemi Covid-19. Warta Fiskal, Edisi 5 Tahun 2020. diakses pada laman https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/edisi-5-2020.pdf
10. Irianto, Sulistyowati. 2002. Metode Penelilian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Nomor 2 Tahun XXXII, April- Juni 2002
11. Juliawan, Harry B. Negara Sesudah Pandemi. Majalah Basis, Edisi No. 05-06 Tahun 2020
12. Juoro, Umar. 2020. Menjembatani Sektor Keuangan dan Sektor Riil. dikutip dari laman https://www.kompas.id/baca/opini/2020/08/12/menjembatani-sektor-keuangan-dan-sektor-riil
13. (Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Republik Indonesia. 2020. Kajian Fiskal Regional Final Triwulan III Tahun 2021 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali Triwulan III Tahun 2020, Tanpa Penerbit, Tahun 2020, halaman 4
14. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. Mengapa Program PEN, dikutip dari laman https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/mengapa-program-pen
15. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. 2020. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Bintang Menurut Provinsi. dikutip dari laman https://www.kemenparekraf.go.id/statistik-akomodasi/tingkat-penghunian-kamar-tpk-hotel-bintang-menurut-provinsi
16. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi. dikutip dari laman https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi
17. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Deputi Bidang Kebijakan Strategis. 2024. Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024, tanpa penerbit, Jakarta – Indonesia
18. 2021. Pelaku Industri Pariwisata Diminta Tetap Waspada dikutip dari laman https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/10/19/pelaku-industri-pariwisata-diminta-tetap-waspada?open_from=Search_Result_Page
19. Republic of Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
20. Republic of Indonesia. 2020. Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekenomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
21. Republic of Indonesia. 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
22. Santika, Erlina F. 2023. Membaca Nilai Ekonomi Pariwisata dan Kontribusinya Terhadap PDB, Jeblok Karena Pandemi. dikutip dari laman https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/31/membaca-nilai-ekonomi-pariwisata-dan-kontribusinya-terhadap-pdb-jeblok-karena-pandemi
23. 2024. International Tourism and Covid-19. diakses dari laman https://www.unwto.org/tourism-data/international-tourism-and-covid-19