Abstract :
This study aims to analyze the implementation of population administration policies at the Integrated Service Unit (UPT) of the Population and Civil Registration Office in Bunta Subdistrict, Banggai Regency. The research uses a descriptive qualitative approach, focusing on George C. Edwards III’s public policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results indicate that policy implementation has not been optimal, as evidenced by low achievement in population document issuance and various human resource and infrastructure constraints. This study recommends strengthening cross-sector coordination and enhancing the capacity of field technical implementers.
Keywords :
Policy Implementation, Population Administration, Population and Civil Registration OfficeReferences :
- Supryadi, A. (2018). Kebijakan Administrasi Kependudukan terhadap Penduduk yang Terdampak Bencana Alam dan Bencana Sosial. Media keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(2), 95-104.
- Rochim, A. I. (2020). Instrumen Kebijakan Publik Dalam Pendaftaran Penduduk. Jurnal Widya Publika, 8(1), 24-36.
- UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Purwanti, T. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi Kependudukan:(Studi Kajian tentang Sistem Pelayanan Kependudukan di Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong). Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 7(1), 59-67.
- Rohman, D.F. (2013). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu. Jurnal Administrasi Publik (JAP), 1(5), 962-971.
- Winarno, B. (2014). Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Fitriyani, C., Brillianti, F., & Aini, N. (2022). Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada masa pandemi covid-19. Bappenas Working Papers, 5(2), 211-225. https://doi.org/10.47266/bwp.v5i2.118
- Niningsih, N. and Sumarni, S. (2023). Implementasi kebijakan kartu identitas anak (kia) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota samarinda. PREDIKSI: Jurnal Administrasi Dan Kebijakan, 22(1), 12. https://doi.org/10.31293/pd.v22i1.6859
- Syaputra, A. (2021). Aplikasi e-kelurahan untuk peningkatan pelayanan administrasi dalam mendukung penerapan e-government. MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer, 20(2), 379-388. https://doi.org/10.30812/matrik.v20i2.1180
- Wathani, M. R. and Kurniawan, M. Y. (2023). Rancang bangun aplikasi administrasi kependudukan online barito kuala (studi kasus : disdukcapil kota marabahan). Technologia : Jurnal Ilmiah, 14(4), 354. https://doi.org/10.31602/tji.v14i4.11000
- Kholifah, E. P., Setiawan, F., & Fitri, N. L. (2022). Implementasi kebijakan pendidikan. AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan, 4(2), 164-174.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (Eds.). (2015). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods. CRC Press.
- Laporan Kinerja Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Tahun 2023.
- Rifani, D., & Megawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Publika.
- Mozin, S. Y. (2015). Refungsionalisasi Administrasi dalam Meningkatkan Pelayanan Rumah Sakit (Studi Kasus RSUD Aloei Saboe Kota Gorontalo) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Nadia, F. (2019). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemberian Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Bidang Usaha Pco/Eo dan Tour and Travel) Di Kota Padang (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Sulistyowati, R., Rachmawati, I., & Meigawati, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Kota Sukabumi: Studi Kasus Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik.
- Nani, Y. (2021). Peran Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Perluasan Akses Pendidikan secara Merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya.
- Chang, A., & Brewer, G. (2022). Street-Level bureaucracy in public administration: A systematic literature review. Public Management Review, 25, 2191 – 2211.
- Wantu, S. M. (2012). Memperkuat Fungsi Legislasi DPRD Sebagai Format Policy Dalam Euphoria Otonomi Daerah. Jurnal Legalitas, 5(01).
- Aneta, A., & Tohopi, R. (2024). Implementasi Kebijakan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Hulawa Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo. PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1), 68-86.
- Abdussamad, Z., & Amala, R. (2016). Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jurnal Manajemen, 20(2), 262-277.

