Abstract :
The research entitled Good Corporate Governance Principles in Conflict of Interest Transactions Between Public Limited Companies and Minority Shareholders aims first to know and understand and analyze the arrangements related to the implementation of good corporate governance principles towards minority shareholders. Second, to know, understand and analyze conflict of interest transactions that occur between publicly listed public limited companies and minority shareholders. The research method used in this thesis uses Normative research methods which are library research, namely research on laws and regulations and literature related to the material discussed. Based on the research results, it can be concluded First: the principles of good corporate governance in conflict of interest transactions between publicly listed public limited companies and minority shareholders. Decisions in the GMS made by the majority are not entirely fair to minority shareholders. Conflicts of interest that occur in the Company are often detrimental to the interests of minority shareholders. Second: shareholder protection is still not properly implemented by the board of directors because it violates the principles of fiduciary duty and statutory duty. This can be seen from the violation of the rights of minority shareholders, namely the failure to conduct an assessment, the failure to disclose information and the failure to hold an Independent GMS. On the other hand, OJK through its authority has protected the interests of minority shareholders by imposing administrative fines.
Keywords :
Minority Shareholders, principles of good corporate governance, protection and conflict if interest transaction.References :
Legislation:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi danTransaksi Benturan Kepentingan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2021 tentang Penerapan Klasifikasi Saham Dengan Hak Suara Multipel Oleh Emiten Dengan Inovasi Dan Tingkat Pertumbuhan Tinggi Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham.
Book:
1. A.R. Saliman, 2005, Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Cet. VII, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.
2. Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia,Citra Aditya Bakti, Bandung.
3. Andrian Sutedi, 2014, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, Cet. I, Raih Asa Sukses, Jakarta.
4. Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, 2011, Pokok-Pokok Hukum Bisnis, Salemba Empat, Jakarta.
5. Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, 2011, Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
6. Frans Satrio Wicaksono, 2009, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT), Visimedia, Jakarta.
7. Hendrik Manossoh, 2016, Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Norlive Kharisma Indonesia, Bandung.
8. Imam Suwandi, Ria Arifianti dan Muhamad Rizal, 2018, Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (CGC) Pada PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Departement Adpub Fisip Unpad, Bandung.
9. M. Irsan, Nasarudin dan Indra Surya, 2007, Aspek Hukum Pasar Modal di Indoneisa, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
10. Marfuatun Uliya, 2017, Mengenal OJK dan Lembaga Keuangan, Cet. VIII, Relasi Inti Media, Yogyakarta.
11. Mohamad Samsul, 2006, Pasar Modal dan Manajemen Portofolio, Erlangga, Jakarta.
12. Munir Fuadi, 2008, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung.
13. Munir Fuady, 2001, Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO, Citra Aditya Bakti, Bandung.
14. Novieka Kuswandi dan Ratih Indriyani, 2014, Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Keluarga X, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
15. Otoritas Jasa Keuangan, 2023, Buku Saku Pasar Modal.
16. Shidarta, Abdul Rasyid dan Ahmad Sofian, 2019, Aspek hukum Ekonomi dan Bisnis, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.
17. Toman Sony Tambunan dan Wilson R.G. Tambunan, 2019, Hukum Bisnis, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta.
18. Zainal Asikin dan L. Wira Pria Suhartana, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Kencana, Jakarta.
Journal:
1. Dwi Tatak Subagyo, 2015, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas”, Perspektif, Vol. XX Nomor 1, FH UWKS, Surabaya.
2. Maya Sari, dkk., 2017, “Analisa Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Proses Akuisisi berdasarkan pasal 126 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017”, JIPPK, Vol. 2 Nomor 2.
3. Pita Permatasari, 2014, “Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perusahaan Terbuka Akibat Putusan Pailit”, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum.
4. Rahmat Setiawan dan Risno Mina, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dikaitkan dengan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)”, Jurnal Yustisiabel, Vol. 3 Nomor 2.
Website:
1. Badan Pusat Statistika, “Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Hukum 2020-2022, https://tanatidungkab.bps.go.id/indicator/156/102/1/jumlah-perusahaan-menurut-bentuk-badan-hukum-.html, diakses pada tanggal 26 November 2023.