Abstract :

The purpose of this study is to analyze the property tax, profit-sharing funds, excess budget calculations, network capital expenditures, and revenue from special physical allocation funds for municipal governments in Indonesia. This research is a descriptive quantitative research, namely by analyzing the Land and Building Tax (PBB), Revenue Sharing Fund (DBH), and the Remaining Budget Calculation (SiLPA), Network Capital Expenditure (BMJ) and Physical Special Allocation Funds (DAK) at the City Government. throughout Indonesia in 2018-2019. The results of this study indicate that PBB-P2 & City Government SiLPA revenues in Indonesia increase every year, the realization of SiLPA on income has increased in 2019 where in 2018 it increased 9.75% to 11.44%. City Government DBH receipts in Indonesia fluctuate every year where the highest DBH receipts are in 2018, the realization of DBH to the Balancing Fund has decreased in 2019 where in 2018 it was 12.33% down to 10.90%. The realization of BMJ for City Governments in Indonesia increases every year with the highest BMJ revenue in 2019, the contribution of BMJ to capital expenditure on average is still below 50%. City Government Physical DAK realization in Indonesia is decreasing every year where the highest Physical DAK revenue is in 2017, the Physical DAK realization to DAK has increased in 2019 where in 2018 it increased by 45.35% to 62.15%. This shows that the use of Physical DAK is greater than that of Non-Physical DAK.

---

Keywords :

Land And Building Tax (PBB), Network Capital Expenditure (BMJ) And Physical Special Allocation Funds (DAK), Remaining Budget Calculation (SILPA)., Revenue Sharing Fund (DBH)

---

References :

1. Abdulah, S. (2012). Perilaku oportunistik legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhinya: Bukti empiris dari penganggaran pemerintah daerah di Indone Disertasi. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.
2. Abdulah, S dan Rona, R. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal, Studi atas perubahan Anggaran Kabupaten/Kota di Indonesia. Makalah Dipresentasikan pada Konferensi Regional Akuntansi II yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur dan Universitas Malang, 29-30 April 2015.
3. Abdulah,, Darwanis & Surya, A. (2015). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum. Jurnal Magister Akuntansi. Vol. 4, No. 3, pp 1-14.
4. Abdulah, (2018). Penganggaran Pemerintahan Daerah (regulasi, teori, dan praktik). Banda Aceh: PT. Aceh Media Grafika
5. Abdulah,, Endra, G. & Syukur, S. (2020). Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal Jaringan Bukti Empiris dari Aceh. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI). Vol. 4, No. 1, pp 25-38.
6. Agustianto, J., Krisna, H., dan Andarani, A. (2019). Implementasi Kebijakan Earmarking Tax atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat. JUPASI: Jurnal Pajak Vokasi. Vol. 1, No. 1, pp 1-8.
7. Almaghfi, L., Kadarisman, H., dan Yuniadi, M. (2016). Studi Pemikiran Penerapan Tax Earmarking pada Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK). 9,  No. 1, pp 1-9.
8. Ananda, R. (2019). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh  Tahun 2008 – 2017. Tesis, Universitas Sumatera Utara.
9. Ardhini dan Sri, H. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah).
10. Bird, R. & Joosung, (2005). Earmarking in theory and Korean practice. ITP Paper 0513. Toronto, Ontario: Joseph L. Trotman School of Management, University of Toronto.
11. Carling, R. (2007). Tax Earmarking is it Good Practice?. The Centre for Independent Studies : St Leonard Australia. Jakarta: Rajawali Pers.
12. Harefa, M. (2018). Hubungan Dana Bagi Hasil dengan Penerimaan Daerah dan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur (Relationship of Revenue Sharing with Regional Revenue and Poverty in East Kalimantan Province). Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 9, No. 2, pp 147-160.
13. Jannah, R., Budi, Wdan Salim, M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH)Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus Pemerintahan Kabupaten Gresik Periode 2009–2015). Warta Ekonomi. Vol. 07 No. 17.
14. Jikwa, E., Agustinus S. dan Paulus K. A. L. (2017). Pengaruh Pendapatan Transfer dan SiLPA Terhadap Belanja Modal di Kabupaten Mamberamo Tengah. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah Vol. 2
15. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.
16. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). APBN Kita.
17. Maulana, H. (2021). Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Aset Tetap Infrastruktur dengan Belanja Modal Infrastruktur sebagai Pemediasi (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatra Tahun 2018). Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
18. (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Edisi Dua. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
19. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal pada Kabupatendan Kota di Indonesia Tahun 2012. Tesis. Tanjung Pinang: Universitas Maritim Raja Haji.
20. Nuzana, M., dan Riharjo, R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Modal. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 5, No. 10, pp 1-22.
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daearah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klarifikasi Anggaran
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih
26. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.
27. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
28. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
29. Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
30. Peraturan Presiden Republik Indonesi Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik.
31. Prabawati, P. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015. Equilibrium, Edisi Khusus, Hal. 1-17.
32. Purwono, H. (2010). Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga
33. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.45/PMK.02/2016. Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah
34. Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.102/PMK.07/2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
35. Sari, N., Gustian, D., dan Sarwani. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan, Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal dan Dampaknya pada Pertumbuhan Ekonomi. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB). Vol.3, No.1, pp 91 – 100
36. Setiasih, R. (2017). Analisis Kebijakan Earmarked Tax atas Pajak Kendaraan Bermotor sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik (Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan) di Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Negeri Malamg
37. Shadrina, N & Aning, K. (2019). Analisis Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan di Pulau Bangka Tahun 2017-2018. PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik. Vol. 2 No. 2, pp 36-46.
38. Silva, M.C.,     &     Wheeler,     E.     (2017). Ecosystems as Infrastructure. Perspective in Ecology and Conservation. Vol. 15, pp 32-35
39. Sitepu, E. (2016). The Implementation of Tobacco Excise Earmarking in Indonesia: Regulation and Ideal Concept. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Vol. 20 No. 3, pp 241-259.
40. Sulistyorin, R., Gatot, E., & Siti, A. (2020). Alternatif Penanganan Permasalahan Infrastruktur Kebutuhan Air Bersih di Kota Bandar Lampung Melalui Rain Water Harvesting. Jurnal Sinergi. 1 No. 3, pp 18-24.
41. Suwardianto, R., Ronny, M dan Budi, W. (2018). Kontribusi Dana Perimbangan APBN dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Terhadap Pembangunan Infrastruktur Daerah di Kabupaten Jombang (Studi Deskriptif Terhadap Pembangnan Infrastruktur di Kabupaten Jombang Tahun 2015-2017). Jurnal Riset Manajemen. pp 50-63.
42. Syunandar, A., Andi, M. dan Fattah, Y. (2017). Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Katalogis. 5, No. 12, pp 78-85.
43. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
44. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
45. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
46. Wandira, A. (2013). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia tahun 2012). Universitas Negeri Semarang